Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2022

Pola Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

a. asas dan tujuan; b. standar pelayanan; c. penghitungan dan pola tarfi jasa pelayanan; d. jenis pelayanan yang dikenakan tarif; e. kelas keperawatan; f. pasien jaminan asuransi, BPJS dan perusahaan pihak ketiga; g. waktu pelayanan dan pemulangan pasien serta prhitungan biaya; h. pelayanan rawat jalan/poliklinik; i. pelayanan rawat darurat terpadu dan pelayanan ambulance; j. pelayanan rawat inap; k. tindakan medik dan jasa pelayanan; l. pelayanan persalinan; m. pelayanan rehabilitasi medik; n. pelayanan jenazah; o. pelayanan penunjang medik; p. pelayanan gizi dan farmasi; q. besaran tarif; r. tata cara penagihan; s. pelayanan non kelas; dan t. sanksi administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

25 April 2022

Tanggal Pengundangan

28 April 2022

Tanggal Berlaku

28 April 2022

Sumber

LD.2022/03

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 444 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pada Jenis Layanan dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Tarif pelayanan kesehatan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/03

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar, dipandang perlu melakukan penyesuaian jenis layanan dan tarif pelayanan kesehatan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 81 ayat (3) yang menentukan penentuan besaran tarif dan/atau pola tarif layanan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, maka diperlukan tindak lanjut pengaturan hal dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
a. asas dan tujuan; b. standar pelayanan; c. penghitungan dan pola tarfi jasa pelayanan; d. jenis pelayanan yang dikenakan tarif; e. kelas keperawatan; f. pasien jaminan asuransi, BPJS dan perusahaan pihak ketiga; g. waktu pelayanan dan pemulangan pasien serta prhitungan biaya; h. pelayanan rawat jalan/poliklinik; i. pelayanan rawat darurat terpadu dan pelayanan ambulance; j. pelayanan rawat inap; k. tindakan medik dan jasa pelayanan; l. pelayanan persalinan; m. pelayanan rehabilitasi medik; n. pelayanan jenazah; o. pelayanan penunjang medik; p. pelayanan gizi dan farmasi; q. besaran tarif; r. tata cara penagihan; s. pelayanan non kelas; dan t. sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521