Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 2. Kekerasan Terhadap Korban; 3. Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; 4. Tanggung Jawab; 5. Unit Pelaksana Teknis; 6. Perlindungan Korban; 7. Sistem Informasi/Pelaporan; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Pendanaan; dan 10. Peran Serta Masyarakat;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

30 Maret 2022

Tanggal Pengundangan

30 Maret 2022

Tanggal Berlaku

30 Maret 2022

Sumber

BD.2022/No.5

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 246 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Kapuas No. 5 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2022/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa pemerintah daerah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku; c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pencegahan maupun perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya sehingga perlu mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II : Convention No.182 Concer-ning The Prohibition and Immediate Action for The Elemination of the Worth Forms of Child Labour (Konvensi No.183 mengenai Pelarang-an dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk2 Pekerjaan Terburuk utk Anak); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata); 15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak); 16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah; 19.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) Perempuan; 23. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan ;
1. Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; 2. Kekerasan Terhadap Korban; 3. Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; 4. Tanggung Jawab; 5. Unit Pelaksana Teknis; 6. Perlindungan Korban; 7. Sistem Informasi/Pelaporan; 8. Pembinaan Dan Pengawasan; 9. Pendanaan; dan 10. Peran Serta Masyarakat;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT