Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 18 Tahun 2014

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi 3.Golong Retribusi 4.Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5.Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi 6.Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 7.Wilayah Pemungutan 8.Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 9.Penetapan Retribusi 10.Tata Cara Pemungutan 11.Tata Cara Pembayaran 12.Sanksi Administratif 13.Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 14.Kedaluarsa 15.Tata Cara Penyelesaian Keberatan 16.Pemanfaatan 17.Insentif Pemungutan 18.Penyidikan 19.Ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

26 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

26 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.18

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 410 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 18 Thn 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2014/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah,sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2009 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi 3.Golong Retribusi 4.Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5.Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi 6.Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi 7.Wilayah Pemungutan 8.Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang 9.Penetapan Retribusi 10.Tata Cara Pemungutan 11.Tata Cara Pembayaran 12.Sanksi Administratif 13.Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi 14.Kedaluarsa 15.Tata Cara Penyelesaian Keberatan 16.Pemanfaatan 17.Insentif Pemungutan 18.Penyidikan 19.Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521