Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2021

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026 berisi tentang: Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026; Keanggotaan dan Mekanisme Pelaksanaan; Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

29 November 2021

Tanggal Pengundangan

29 November 2021

Tanggal Berlaku

29 November 2021

Sumber

BD.2021/No.55

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 353 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

(arsip) Pergub No 055 Th 2021 Ttg RAD Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 55, BD.2021/No.55
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026
ABSTRAK:	bahwa Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Repu blik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;Undang-UndangNomor44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 09 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017; Undang-UndangNomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010; Peraturan KAPOLRI Nomor 10 tahun 2007; Peraturan KAPOLRI Nomor 3 tahun 2008; Peraturan Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026 berisi tentang: Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026; Keanggotaan dan Mekanisme Pelaksanaan; Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021. 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2021

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Lainnya Tahun 2021-2026

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT