Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2022

Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Jaringan Informasi Geospasial Nasional; Pembangunan Geoportal; Pengumpulan Data; Pengolahan Data Spasial; Verifikasi dan Validasi Data; Diseminasi Data; Data Rahasia; Koordinasi Dan Kerja Sama; Forum Data; Pendanaan; Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarbaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Banjarbaru

Tanggal Penetapan

20 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

20 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

20 Agustus 2022

Sumber

BD.2022/No.28

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarbaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 367 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwal 28 Tahun 2022 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD.2022/No.28
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial
ABSTRAK:	bahwa data spasial merupakan data yang berkaitan dengan unsur keruangan belum di manfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah maupun masyarakat di Kota Banjarbaru; bahwa data spasial dibutuhkan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pembangunan Kota Banjarbaru; bahwa penyelenggaraan pembangunan data spasial yang tertata dengan baik dan di kelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi dalam suatu simpul jaringan kota sangat penting dalam upaya memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial antar instansi pemerintah dan antara instansi pemerintah dengan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasioanal, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Informasi Geospasial di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Ekonomi Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Jaringan Informasi Geospasial Nasional; Pembangunan Geoportal; Pengumpulan Data; Pengolahan Data Spasial; Verifikasi dan Validasi Data; Diseminasi Data; Data Rahasia; Koordinasi Dan Kerja Sama; Forum Data; Pendanaan; Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2022. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2022

Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT