Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2019

Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat; Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan; Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mahakam Ulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Ujoh Bilang

Tanggal Penetapan

06 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

06 Februari 2019

Tanggal Berlaku

06 Februari 2019

Sumber

BD 2019 (8)

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 329 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Mahulu 08-2019 ttg Pedoman Identifikasi, Verifikasi, & Penetapan Masyarakat Hukum Adat.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

MASYARAKAT HUKUM ADAT - PENETAPAN - VERIFIKASI - IDENTIFIKASI - PEDOMAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD 2019 (8)
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keanekaragaman budaya bangsa yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu daerah yang terdiri atas beberapa kesatuan masyarakat hukum adat dayak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan serta hak-hak tradisionalnya. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Pasal 8 ayat (1) Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan, bupati/walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dengan membentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati ini. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 52 Tahun 2014; Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2015. Ketentuan Umum; Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat; Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan; Penyelesaian Sengketa; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019. 18 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2019

Pedoman Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT