Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2019

Pelaksanakan Program Eliminasi Malaria Di Kabupaten Kolaka Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III KELEMBAGAAN, BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA, BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI, BAB VI PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA, BAB VII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RISIKO, BAB VIII PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH, BABIX PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT, BAB X PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA, BAB XI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA, BAB XII PERAN SERTA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA, BAB XIII PEMBIAYAAN, BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelaksanakan Program Eliminasi Malaria Di Kabupaten Kolaka Timur
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Kolaka Timur
Nomor
15
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Tirawuta
Tanggal Penetapan
28 Maret 2019
Tanggal Pengundangan
28 Maret 2019
Tanggal Berlaku
28 Maret 2019
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 15
Subjek
KESEHATAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
Bidang
Halaman ini telah diakses 94 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan