Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2014

Perlindungan Perempuan dan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perlindungan Perempuan dan Anak, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Asas Dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Hak-Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 5.Kewajiban Dan Tanggung Jawab 6.Kelembagaan 7.Pencegahan, Pelayanan Dan Pemberdayaan 8.Kerjasama Dan Kemitraan 9.Peran Serta Masyarakat 10.Rencana Aksi Daerah 11.Pembinaan Dan Pengawasan 12.Penyidikan 13.Ketentuan Sanksi 14.Ketentuan Khusus

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

06 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.8

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 456 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 8 Thn 2014Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Hak Asasi Manusia

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

ABSTRAK:

perempuan dan anak dengan martabatnya memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang mengenyampingkan dan merendahkan derajatnya sebagai manusia,perilaku dan budaya negatif serta tindakan yang dapat mengakibatkan perempuan dan anak berada dalam posisi tekanan atau ketidakberdayaan pada lingkup sosial kemasyarakatan, ataupun lingkup proses hukum semestinya diberikan perlakuan khusus yang menjaga stabilitas jiwa dan rohaninya untuk tetap mampu menjalankan kehidupannya dalam pergaulan sosial,Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Dasar Hukum;Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perlindungan Perempuan dan Anak, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Asas Dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Hak-Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 5.Kewajiban Dan Tanggung Jawab 6.Kelembagaan 7.Pencegahan, Pelayanan Dan Pemberdayaan 8.Kerjasama Dan Kemitraan 9.Peran Serta Masyarakat 10.Rencana Aksi Daerah 11.Pembinaan Dan Pengawasan 12.Penyidikan 13.Ketentuan Sanksi 14.Ketentuan Khusus

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521