Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2019

Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kerinci

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Siulak

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 7

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kerinci

Bidang

Halaman ini telah diakses 205 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

3. Perbub No 7 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penyelenggaraan tera/tera ulang
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:	a bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial terutama dalam hal penyelenggaraan metrologi legal, Pernerintah Daerah perlu menjamin terselenggaranya tertib ukur di Kabupaten Kerinci; h bahwa Pernerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan hasil alat ukur timba g dan barang dalam kemasan yang beredar di masyarakat sesuai dengan nilai yang sebenamya; c, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenar..gan dan urusan Daerah Kabupaten/Kota; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat JI dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 3. U ndang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193 ); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe!ayanan Publik (Lembaran Negara Republik 11 donesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P eraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 34); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran N egara R epublik Indon esia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembeba san Untuk Ditera Dan/ Atau Di tera Ulang Serta Syarat-S yarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perl engkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 9. Per aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Or ganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 10. Pcr aturan Men t eri Pe rdagangan Nomor 3 1 /MDAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus (Beri ta Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 69 8 ); 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 / MDAG/PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetro logian (Berita Negara Republik Ind onesia Tahun 2014 Nomor 1564); 12. Per aturan Mentcri Perdagangan Nomor 26 / MDAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674); 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, . Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Taker, Tirnbang, dan Perlengkapannya (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812); 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1650); 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886); Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521