Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022

Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 ttg Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok : Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Tata cara pemberian angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara penghapusan piutan retribusi yang telah kadaluwarsa, dan tata cara pemeriksaan retribusi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 ttg Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Gunungkidul
Nomor
4
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Wonosari
Tanggal Penetapan
17 Januari 2022
Tanggal Pengundangan
17 Januari 2022
Tanggal Berlaku
17 Januari 2022
Sumber
BD.2022/NO.4
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Bidang
Halaman ini telah diakses 319 kali

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Gunungkidul No. 38 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah
Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan