Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022

Pelestarian Cagar Budaya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Asas dan Tujuan: 3. Tugas dan Wewenang: 4. Ruang Lingkup: Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi : a. Perlindungan; b. Pengembangan; dan c. Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. 5. Pelindungan: 6. Pengembangan: 7. Pemanfaatan: 8. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya: 9. Pelestarian: 10. Sumber Daya Manusia Pengelola Cagar Budaya: 11. Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat: 12. Registrasi: 13. Tim Ahli Cagar Budaya: 14. Insentif dan Kompensasi: 15. Museum: 16. Ketentuan larangan: 17. Sanksi Administratif: 18. Pengawasan dan Penyidikan: 19. Ketentuan Pidana: 20. Pendanaan: 21. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidoarjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Sidoarjo

Tanggal Penetapan

14 November 2022

Tanggal Pengundangan

14 November 2022

Tanggal Berlaku

14 November 2022

Sumber

LD Kabupaten Sidoarjo No 2 Seri D; http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Daerah_001_202200100004

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 630 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 004 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEBUDAYAAN

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Sidoarjo No 2 Seri D; http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Daerah_001_202200100004

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian Cagar Budaya

ABSTRAK:

a. bahwa cagar budaya merupakan simbol peradaban suatu bangsa yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu dilindungi, dilestarikan dan dikelola secara tepat; b. bahwa untuk mengelola dan melestarikan cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965: UU No 28 Tahun 2002: UU No 11 Tahun 2010: UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: PP No 66 Tahun 2015: PP No 1 Tahun 2022: permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 120 Tahun 2018: Pergub Jawa Timur No 66 Tahun 2015.
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Asas dan Tujuan: 3. Tugas dan Wewenang: 4. Ruang Lingkup: Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi : a. Perlindungan; b. Pengembangan; dan c. Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. 5. Pelindungan: 6. Pengembangan: 7. Pemanfaatan: 8. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya: 9. Pelestarian: 10. Sumber Daya Manusia Pengelola Cagar Budaya: 11. Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat: 12. Registrasi: 13. Tim Ahli Cagar Budaya: 14. Insentif dan Kompensasi: 15. Museum: 16. Ketentuan larangan: 17. Sanksi Administratif: 18. Pengawasan dan Penyidikan: 19. Ketentuan Pidana: 20. Pendanaan: 21. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2022

Pelestarian Cagar Budaya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT