Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klungkung No. 1 Tahun 2017

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Asas 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Miskin 5. Strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan 7. Identifikasi Warga Miskin 8. Pelaporan 9. Pembinaan 10. Peran Serta Masyarakat 11. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi 12. Pendanaan 13. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Klungkung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Semarapura

Tanggal Penetapan

01 Maret 2017

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2017

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2017/NO.1

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Klungkung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1143 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, oleh sebab itu kesejahteraan sosial menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; bahwa di Kabupaten Klungkung kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera di atasi melalui program-program penanggulangan kemiskinan; bahwa dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran maka diperlukan pengaturan dengan Peraturan Daerah; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010. 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingkup 3. Asas 4. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Miskin 5. Strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan 6. Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan 7. Identifikasi Warga Miskin 8. Pelaporan 9. Pembinaan 10. Peran Serta Masyarakat 11. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi 12. Pendanaan 13. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521