Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022

Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembangunan Pasar Rakyat Bab III Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Bab IV Pelaporan Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Larangan Bab VII Ketentuan Penyidikan Bab VIII Ketentuan Pidana Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

19 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

19 Agustus 2022

Sumber

LD.2022/NOMOR.5

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

Halaman ini telah diakses 580 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 5 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pasar rakyat - pusat perbelanjaan

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/NOMOR.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

ABSTRAK:

bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar ada keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan dengan pelaku usaha Pasar Rakyat; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengakibatkan perubahan nomenklatur dan tata cara perizinan berusaha bagi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembangunan Pasar Rakyat Bab III Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Bab IV Pelaporan Bab V Pembinaan dan Pengawasan Bab VI Larangan Bab VII Ketentuan Penyidikan Bab VIII Ketentuan Pidana Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 dicabut.
35 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521