Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2014

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Izin Sarana Kesehatan 3.Izin Kerja Dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan 4.Izin Penunjang Sarana Kesehatan 5.Permohonan Izin 6.Jangka Waktu Izin 7.Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin 8.Pembinaan Dan Pengawasan 9.Sanksi Terhadap Pelanggaran 10.Penyidikan 11.Ketentuan Pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

08 Februari 2014

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.3

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 461 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 3 Thn 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar berkesesuaian dengan pembangunan dibidang kesehatan perlu dilakukan pengendalian melalui perizinan,penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap layanan barang/jasa yang berkualitas dan bermanfaat sesuai dengan kompetensinya,berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui perizinan,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
Dasar Hukum;Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ;Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 ;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 ;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ;Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VII/2011 ;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 ;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 ;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 ;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Izin Sarana Kesehatan 3.Izin Kerja Dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan 4.Izin Penunjang Sarana Kesehatan 5.Permohonan Izin 6.Jangka Waktu Izin 7.Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin 8.Pembinaan Dan Pengawasan 9.Sanksi Terhadap Pelanggaran 10.Penyidikan 11.Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521