Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2022

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

24 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2022

Tanggal Berlaku

24 Januari 2022

Sumber

BD. 2021/NO. 07

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bidang

Halaman ini telah diakses 481 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbub No 7 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Mamuju No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Mencabut :

Perbup Nomor 2 Tahun 2019

PEDOMAN-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2021/NO. 07
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:	a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala Desa, kegiatan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa, pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan dengan keadaan luar biasa, dan tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 6 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 43 Tahun 2014;PP No. 60 tahun 2014;Perpres No. 104 Tahun 2021;Permendagri No. 114 Tahun 2014;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permendagri No. 84 Tahun 2015;Permendagri No. 1 Tahun 2016;Permendagri No. 44 Tahun 2016;Permendagri No. 46 Tahun 2016;Permendagri No. 47 Tahun 2016;Permendagri No. 20 Tahun 2018;Permendagri No. 73 Tahun 2020;Permenkeu No. 190 Tahun 2021; Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. Peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2019 92 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2022

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT