Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2022

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: KETENTUAN UMUM, KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIALKETENAGAKERJAAAN, PENDAFTARAN PESERTA, PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN, SANKSI ADMINISTRATIF, , KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kandangan

Tanggal Penetapan

27 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

27 Juli 2021

Tanggal Berlaku

27 Juli 2021

Sumber

BD.2021/NO.23

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 313 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup hss no 22 - 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Ketenagakerjaan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2021/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan, kepesertaan dan jaminan perlindungan kepada pekerja dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka dipandang perlu mengatur kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; bahwa dengan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dasar hukum: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 ; Peraturan Pemerintahan Nomor 86 Tahun 2013 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; ; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; eraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 Materi pokok: KETENTUAN UMUM, KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIALKETENAGAKERJAAAN, PENDAFTARAN PESERTA, PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN, SANKSI ADMINISTRATIF, , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021. 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2022

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT