Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 81 Tahun 2014

Pedoman Penanggulangan Pemasungan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Upaya Pencegahan; Tindakan Pengamanan Sementara; Penjangkauan Kasus Pasung; Perawatan Paska PAsung; Upaya Rehabiltasi Sosial; Kelembagaan; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

29 Oktober 2014

Tanggal Pengundangan

29 Oktober 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2014/NO.81

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - KESEHATAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1771 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No.81 Tahun 2014 ttg Pedoman Penanggulangan Pemasungan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Pergub Prov. DIY No. 63 Tahun 2024 tentang Pedoman Penganggulangan Pemasungan dan Bunuh Diri, serta Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial

Pedoman Penanggulangan Pemasungan
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 81, BD.2014/NO.81
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Penanggulangan Pemasungan
ABSTRAK:	a. bahwa setiap orang berhak mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa hidup sejahtera lahir dan batin; b. bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan terjadinya pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa; c. bahwa Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanggulangan Pemasungan; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang; Upaya Pencegahan; Tindakan Pengamanan Sementara; Penjangkauan Kasus Pasung; Perawatan Paska PAsung; Upaya Rehabiltasi Sosial; Kelembagaan; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 15 HLM; Lampiran: 12 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521