Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Pasal II : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

06 Juli 2011

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2011

Tanggal Berlaku

06 Juli 2011

Sumber

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NO 6

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 101 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Nomor-6-Tahun-2011-Perubahan-Kedua-atas-Peraturan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NO 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:	a. . bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubemur perlu dibantu oleh Perangkat Daerah untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan; b. bahwa penataan keleinbagaan Pemerlntah Daerah dllakukan guna memenuhl harapan masyarakat mengenal pentlngnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien seiring dengan perkembangan, dinamika dan perubahan peraturan yang menjadi dasar hukum penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Provlnsl,.Sulawesi'Selatan; c. bahwa penataan kelembagaan pemerintah daerah, khususnya tentang perubahan bentuk kelembagaan rumah sakit daerah, penyesualan tugas dan fungsi rumah sakit daerah, satuan pollsl pamong praja, merupakan sebagian dari lembaga-lembaga daerah yang perlu dlbentuk dan dltlngkatkan statusnya dengan harapan memberlkan k�busi yang slgnifikan bagl upaya penlngkatan kualltas penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. bahwa kondisi kelembagaan pemerintah daerah khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Haji, Rumah Sakit Khusus Daerah lbu dan Anak Siti Fatimah, serta Rumah Sakit Khusus Daerah lbu dan Anak Pertiwi selama ini belum sejalan dengan semangat debirokratisasi yang seharusnya menjadi pedoman dalam rangka penlngkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan. e. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasl dan Tata Kerja lnspektorat, Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknls Oaerah dan Lembaga Lain Provins! Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provins! Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2010 yang memuat tentang lembaga teknis daerah dan lembaga lain Provins! Sulawesi Selatan khususnya yang terkait dengan peraturan tentang Rumah Sakit Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta dampaknya terhadap Sadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Periindungan Masyarakat periu disesuaikan dengan tuntutan perubahan peraturan, kebutuhan masyarakat, dan efektivitas penyelenggaraan . pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan peraturan, kebutuhan masyarakat, dan efektivltas penyelenggaraan . pemerintahan daerah Provrnsi Sulawesi Selatan; f. bahwa berdasarkan pertlrribangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e periu membentuk Perab,1ran Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasl dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah, Lembaga Teknis Oaerah dan Lembaga Lain Provins! Sulawesi Selatan. f. bahwa berdasarkan pertlrribangan sebagalmana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Perat1,1ran Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Oaerah Provlnsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasl dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah, Lembaga Teknis Oaerah dan Lembaga Lain Provins! Sulawesi Selatan. 1. ndang-Undang Nomor47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentuken Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Deerah Tingkat Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1900 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 2 Tehun 1964 tentang Pembentukan Daereh Tingkat I Suiawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Suiaweel Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentuken Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengeh menjedi Undang-Undang (Lembaren Negara Republik Indonesla Tahun 1964 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tontang Pemerintehan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagalmana tetah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4844); 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 5063) 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesla Nomor 5072) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintohan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentano Oraanisasi 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 8. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 9. Peraturan Daerah Provlnsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan t.embaran Daerah Provinsi Sulawesl Selatan Nomor 235); 10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organlsasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembega Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provins! Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provins! Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provins! Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provins! Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provlnsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nornor 12). Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Pasal II : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011. a. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor -S7 Tanun 2009 tentang Organlsasl dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dines (UPTD) Rumah Saklt lbu dan Anak Slti Fatimah (RSIASF) pada Dinas Kesehatan Provins! -SUiawesi Selatan (Serita Daerall Provlnsl Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor87); b. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organlsasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit lbu dan Anak Pertlwi (RSIAP) pada Dinas Kesehatan Provins! Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi SeJatan Tahun 2009 ·Nomor88); c. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2009 tentang 01t1anisasi .dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Olnas {UPTO) Rumah �anisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Olnas {UPTO) Rumah Sakit Umum Haji (RSUH) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 89); 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 06 Tahun 2011

Perubahan Kedua atas Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT