ABSTRAK: |
- a. bahwa penyelenggaraan lalu llntas dan angkutan jalan ditujukan
untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat,
aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan effisien;
b. bahwa untuk mencapai tuj1.1an dimaksud, perlu menjaga
kelangsungan jalan dengan melakukan pengawasan dan
pengendalian angkutan barang;
c. bahwa dalam rangka perawatan dan pemeliharaan jalan
diperlukan adanya pengaturan, pengawasan dan pengendalian
terhadap berat maksimun muatan kendaraan bennotor, khususnya
bagi . kendaraan. bennotor jenis mobil barang yang berfungsi
· sebagai alat pengangkutan barang_ agar dalam penggunaannya
tidak dibebani dengan muatan yang cenderung melebihi batas
toleransi kemampuan jalan;
hwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
d. bahwa berclasarkan pertlmbangan sebagaimana dlmaksud huruf a,
hurtif b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih Angkutan Barang Di
Sulawesi Selatan;
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan
Oaerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang
Nomor 13 Tahun ·1964 tentang Penetapan Peraturan P�merlntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 · tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Oaerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang I
Sulawesi Selatan Tenggara Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4168);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. UndanQ-Undana Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5026);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerlntah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan · Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerlntah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3629);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Propinsl Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
Nomor 6 Tahun 1987 tantang Penyidik Pegawal Negeri Sipll di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan (Lembaran Oaerah Propinsi Daerah Tmgkat I Sulawesi
Selatan Tahun 1987 Nomor 1 Serl D Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provins! Sulawesi Selatan Nomor.2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Oaerah Provins! Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009
tentang legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
8elatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi 8elatan Nomor 251);
- BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PENGENDALIAN MUATAN
BAB Ill : SANKSI ADMINISTRATIF
BAB IV : KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB V : KETENTUAN PIDANA
BAB Ill : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI : KETENTUAN PENUTUP
|