Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 104 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 yang memuat perubahan sebagai berikut: 1. mengubah Lampiran I Bab IV angka 1 huruf A angka 1); 2. menghapus Lampiran I Bab IV angka 1 huruf A angka 3); 3. menambah narasi pada Lampiran II pada Ketentuan Tambahan huruf J halaman 171.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

104

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

09 Mei 2022

Tanggal Pengundangan

09 Mei 2022

Tanggal Berlaku

09 Mei 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 104

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 686 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 104 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

APBD
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 104
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022; b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan PeraturanPresiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan kedua terhadap Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022; mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113jPMK.05j2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 23.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kera Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 24.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sayembara/Kontes; 25.Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola; 26.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pernbinaan PelakuUsaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 27.Peraturan Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nornor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barangj Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 28.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; 29.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; 30.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalarn Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 31.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 32.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 33.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 34. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 36. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia; 38. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 39. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 40. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik; 41. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barangj Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 42. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 43. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barangj Jasa Lainnyaj Jasa Konsultansi; 44. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang jJasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 Dan 4.3 Untuk Pelaksanaan Tender/Seleksi Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 45. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Model Dokumen Swakelola; 46. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022. mengatur perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 yang memuat perubahan sebagai berikut: 1. mengubah Lampiran I Bab IV angka 1 huruf A angka 1); 2. menghapus Lampiran I Bab IV angka 1 huruf A angka 3); 3. menambah narasi pada Lampiran II pada Ketentuan Tambahan huruf J halaman 171.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. mengubah Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 104 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT