Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat/Pegawai Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan; 3. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan; 4. Jenis Benturan Kepentingan; 5. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan; 6. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; 7. Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penangan Benturan Kepentingan; 8. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan; 9. Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan; 10. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan; 11. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; 12. Pelaporan; dan 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Murung Raya

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Puruk Cahu

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2021

Sumber

BD.2021/No.49

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Bidang

Halaman ini telah diakses 207 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Mura No 49 thn 2021 ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Dilingkungan Pemerintahan Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diperlukan suatu kondisi bebas adanya benturan kepentingan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat/Pegawai Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan; 3. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan; 4. Jenis Benturan Kepentingan; 5. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan; 6. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; 7. Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penangan Benturan Kepentingan; 8. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan; 9. Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan; 10. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan; 11. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; 12. Pelaporan; dan 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021. 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT