Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2019

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IX TATA ACARA PEMBAYARAN BAB X TATA CARA PENAGIHAN BAB XI KEBERATAN BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Trayek

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

27 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2019

Tanggal Berlaku

27 Desember 2019

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara: 66/9/2019

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

Halaman ini telah diakses 236 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 7-2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN - DAERAH - RETRIBUSI - IZIN - TRAYEK
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 7; Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara: 66/9/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	a. berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan kewenangannya melalui penetapan retribusi izin trayek terhadap kapal/speed boat GT<7 yang melakukan kegiatan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan; b. berkaitan dengan huruf a, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah yaitu menetapkan retribusi izin trayek angkutan sungai dan danau dan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan di Kabupaten Nunukan yang merupakan sumber pendapatan yang potensial dalam memperlancar roda perekonomian, perdagangan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional dan mempererat hubungan antarsuku di Kabupaten Nunukan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Trayek; Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731); Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 0 8 ); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 0 8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IX TATA ACARA PEMBAYARAN BAB X TATA CARA PENAGIHAN BAB XI KEBERATAN BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019. Peraturan bupati ini terdiri dari 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2019

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT