Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 63 Tahun 2020

Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Pendapatan BLUD; 2. Pemanfaatan Pendapatan; 3. Ruang Lingkup Pemanfaatan Pendapatan; 4. Pendapatan Pegawai BLUD; 5. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan; 6. Distribusi Pemanfaatan Pendapatan; dan 7. Ketentuan Lain-Lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

30 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2020

Tanggal Berlaku

30 Desember 2020

Sumber

BD.2020/No.62

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 325 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI Kota Palangka Raya No. 63 Thn 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pemanfaatan pendapatan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat pahandut kota palangka raya
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD.2020/No.62
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya
ABSTRAK:	a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dengan prinsip efesiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan remunerasi berdasarkan tanggung jawab dan profesionalisme; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Peme1intah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineria lnstansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum. 1. Pendapatan BLUD; 2. Pemanfaatan Pendapatan; 3. Ruang Lingkup Pemanfaatan Pendapatan; 4. Pendapatan Pegawai BLUD; 5. Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan; 6. Distribusi Pemanfaatan Pendapatan; dan 7. Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. 20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 63 Tahun 2020

Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT