Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 55 Tahun 2020

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Maksud, Tujuan, Dan Manfaat; 2. Pejabat/Pegawai Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan; 3. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan; 4. Jenis Benturan Kepentingan; 5. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan; 6. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; 7. Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan; 8. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan; 9. Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan; 10. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan; 11. Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan; dan 12. Pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

16 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

16 Desember 2020

Tanggal Berlaku

16 Desember 2020

Sumber

BD.2020/No.54

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

Halaman ini telah diakses 248 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI Kota Palangka Raya No. 55 Thn 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah kota palangka raya
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, BD.2020/No.54
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 17. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup; 18. Pertauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1. Maksud, Tujuan, Dan Manfaat; 2. Pejabat/Pegawai Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan; 3. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan; 4. Jenis Benturan Kepentingan; 5. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan; 6. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan; 7. Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan; 8. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan; 9. Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan; 10. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan; 11. Monitoring Dan Evaluasi Benturan Kepentingan; dan 12. Pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 55 Tahun 2020

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT