Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 63 Tahun 2014

Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah; Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2014/NO.63

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 842 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub DIY No.63 Tahun 2014 ttg Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DIY No. 89 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah

Mencabut :

PERGUB Prov. DIY No. 83 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kota
PERGUB Prov. DIY No. 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah

Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BD.2014/NO.63
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa tata cara pengelolaan bantuan keuangan daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelo1aan Bantuan Keuangan Daerah belum mengatur tata cara bagi hasil pajak daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelo1aan Bantuan Keuangan Daerah perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah; Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah; Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kota Jumlah Halaman: 10 HLM; Lampiran: 3 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521