Rencana pembangunan daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD No. 13/2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026
| ABSTRAK: |
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh utara Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Kabupaten Aceh utara Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 2 Tahun 2021 akan berakhir pada tahun 2022 sejalan dengan berakhirnya masa Jabatan Bupati Aceh Utara;
b. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh utara Tahun 2023-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh utara tentang Rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Pembangunan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
11. Undang-undang (Lembaran 3 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
12. Undang-undang Keuangan (Lembaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun zotg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 rahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional rahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendarian Daerah dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Menengah Daerah serta Tata cara Pembangunan Jangka panjang pembangunan perubahan Jangka Jangka Rencana Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 rahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2olg tentang Klasifikasi, Kodefikasi Pembangunan dan Nomenklatur perencanaan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Nomor penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2a Tahun 2o2o tentang Percepatan penanganan Lingkungan Pemerintah corona virus Disease 2019 di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 1 Tahun 2018 tentang perubahan Qanun Ketiga Atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata cara pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana otonomi Khusus;
26. Qanun Aceh Nomor Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun Tahun 2012 tentang Rencana Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
27. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis pengeroraan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana otonomi Khusus;
29. Peraturan Gubernur Aceh No. 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
30. Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;
31. Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Kabupaten Aceh utara Tahun 2005-2025;
32. Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
- PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023-2026.
|
| CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
- 7
|
