Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 7 Tahun 2015

Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

29 September 2015

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

Halaman ini telah diakses 547 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Tala 7 Th 2015 - Pencabutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Tanah Laut No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menggratiskan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut sejak tanggal 28 April 2014 dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 470/149/Disdukpencapil/2014 tanggal 09 April 2014 sebagaimana yang diamanatkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku sejak tanggal diundangkan (lex superior derogate lex inferior) dan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 perihal Larangan Pungutan Uang Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan. terhitung sejak tanggal 28 April 2014 terhadap pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil tidak dipungut retribusi, tetapi untuk tertib administrasi perundangundangan maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521