penerapan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Master Plan Smart City Melalui Bombana Smart Regency
ABSTRAK: |
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan efektif dan efisien untuk memaksimalkan
pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan
secara komprehensif dan integral agar dapat
meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang
pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat,
pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga
mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk
kepentingan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Master Plan Smart
City Melalui Bombana Smart Regency
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Kabupaten Bombana,
Kabupaten Pembentukan
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara. Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3[ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
I dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
I
I Indonesia Nomor 6398);
71
1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
I Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
I Indonesia Tahun 2014 Nomor 244> Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
I
-2-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
s~ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
I Indonesia Nomor 5038);
6~ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
I Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348); 9( Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
I
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
I
111. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
i
I Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009
I
-3-
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
li2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41
Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
1J3. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas KomJ!nikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Bombana;
- BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III SASARAN
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
- 35 hal
|