Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 64 Tahun 2021

Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bombana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGEMBANGAN KAMPUNG KB BAB IV PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB BAB V KOORDINASI BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bombana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

08 September 2021

Tanggal Pengundangan

08 September 2021

Tanggal Berlaku

08 September 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 64

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

Halaman ini telah diakses 269 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 64 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGEMBANGAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bombana
ABSTRAK:	a. bahwa Kampung berkualitas merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor kesehatan, kependudukan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Bombana; c. bahwa pengembangandesain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang pemerintahan Daerah; · d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bombana; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombaria, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang I Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 1 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan I Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara I Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; I 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran regara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang f Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran !Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, ITambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor l 19/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (BTta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976); 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021; 12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana :NJsional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan I Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan I • ah Keluarga Berencana Di Daerah ; 13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang jKedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta ifata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENGEMBANGAN KAMPUNG KB BAB IV PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KAMPUNG KB BAB V KOORDINASI BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021. 14 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 64 Tahun 2021

Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Bombana

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT