Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan No. 6 Tahun 2013

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum 2. Ruang lingkup 3. Pelayanan sosial 4. Sarana dan prasarana 5. Penanganan fakir miskin 6. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial 7. Peran masyarakat 8. Kerja sama 9. Penjangkauan sosial 10. Pembinaan dan pengawasan 11. Penyidikan 12. Ketentuan pidana 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

T.E.U.

Indonesia, Kota Tangerang Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Tangerang Selatan

Tanggal Penetapan

03 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1544 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK:	bahwa kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan berdasarkan azas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan berkelanjutan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum 2. Ruang lingkup 3. Pelayanan sosial 4. Sarana dan prasarana 5. Penanganan fakir miskin 6. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial 7. Peran masyarakat 8. Kerja sama 9. Penjangkauan sosial 10. Pembinaan dan pengawasan 11. Penyidikan 12. Ketentuan pidana 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 29 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521