Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2021

Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB V MAKLUMAT PELAYANAN BAB VI PENANGANAN PENGADUAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

09 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

09 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

09 Agustus 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 18

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 216 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 18 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

standar

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima, perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lt2l; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, tamUahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan I-embaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56791; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 18a); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 6L9); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeratr; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ol8 tentang Peningkatan Kualitas [.ayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor a98l; 10. Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 104 Tahun 2019tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 17+21; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2Ol9 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor l79ll; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentalg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2Ol9 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 101 Tahun 2OtT tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB V MAKLUMAT PELAYANAN BAB VI PENANGANAN PENGADUAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
61

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2021

Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT