Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2017

Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tata cara pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian didasarkan pada asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas. Peraturan ini mengatur juga tentang maksud dan tujuan pengaturan tata cara pengangkatan dan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Selain itu juga mengatur tentang lingkup kewenangan, serta larangan bagi petugas harian. Dalam aturan ini diatur tentang penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana tugas beserta hak keuangannya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bentuk Singkat

Peraturan KPK

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

28 Februari 2017

Tanggal Berlaku

28 Februari 2017

Sumber

BN. 2017 No. 350, www.peraturan.go.id

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bidang

Halaman ini telah diakses 672 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi

KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
2017
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 1, BN. 2017 No. 350, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Hariandalam hal pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan sementara; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas batasan kewenangan serta hak-hak dari Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian; 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374); Tata cara pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian didasarkan pada asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas. Peraturan ini mengatur juga tentang maksud dan tujuan pengaturan tata cara pengangkatan dan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Selain itu juga mengatur tentang lingkup kewenangan, serta larangan bagi petugas harian. Dalam aturan ini diatur tentang penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana tugas beserta hak keuangannya.
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017. 12 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521