Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Tugas dan Tanggung Jawab: 3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia: 4. Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: 5. Kelembagaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: 6. Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia: 7. pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia: 8. Jaminan Sosial: 9. Sistem Informasi: 10. Koordinasi dan Kerja Sama: 11. partisipasi Masyarakat: 12. Pembinaan dan Pengawasan: 13. Penyelesaian Sengketa: 14. Sanksi Administratif: 15. Ketentuan Penyidikan: 16. Ketentuan Pidana: 17. Pembiayaan: 18. Ketentuan Peralihan: 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Surabaya

Tanggal Penetapan

11 April 2022

Tanggal Pengundangan

11 April 2022

Tanggal Berlaku

11 April 2022

Sumber

LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 2 Seri D

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1996 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2022PERDAJATIM002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perlindungan PEKERJA IMIGRAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 2 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
ABSTRAK:	a. bahwa Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berhak atas jaminan pelindungan dari negara untuk memperoleh keamanan, layanan, dan pemenuhan hak sebelum dan setelah bekerja; b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945: UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 18 Tahun 1950: UU No 39 Tahun 1999: UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014: UU No 13 Tahun 2003: UU No 40 Tahun 2004: UU No 21 Tahun 2007: UU No 6 Tahun 2011: UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019: UU No 6 Tahun 2012: UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015: UU No 18 Tahun 2017: UU No 11 Tahun 2020: PP No 31 Tahun 2006: PP No 28 Tahun 2018: PP No 10 Tahun 2020: PP No 5 Tahun 2021: PP No 59 Tahun 2021: Perpres No 90 Tahun 2019: Perda Prov Jawa Timur No 16 Tahun 2012: Perda Prov Jawa Timur No 2 Tahun 2014. Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Tugas dan Tanggung Jawab: 3. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia: 4. Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: 5. Kelembagaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: 6. Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia: 7. pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia: 8. Jaminan Sosial: 9. Sistem Informasi: 10. Koordinasi dan Kerja Sama: 11. partisipasi Masyarakat: 12. Pembinaan dan Pengawasan: 13. Penyelesaian Sengketa: 14. Sanksi Administratif: 15. Ketentuan Penyidikan: 16. Ketentuan Pidana: 17. Pembiayaan: 18. Ketentuan Peralihan: 19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT