Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019

Penertiban Hewan Ternak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PENERTIBAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK BAB IV SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS BAB VI BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN BAB VII KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP BAB VIII KETENTUAN PENERTIBAN BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Langara

Tanggal Penetapan

11 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

11 Maret 2019

Tanggal Berlaku

11 Maret 2019

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 4

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 342 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penertiban
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penertiban Hewan Ternak
ABSTRAK:	a. dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tenteram, damai, bersih dan indah maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Kepulauan; b. bahwa salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Konawe Kepulauan, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan temak; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 13. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) 19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PENERTIBAN BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK BAB IV SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS BAB VI BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN BAB VII KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP BAB VIII KETENTUAN PENERTIBAN BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019. 15 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019

Penertiban Hewan Ternak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT