Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018

Retribusi Izin Usaha Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBYEK DAN OBYEK PERIZINAN BAB III PERIZINAN BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI STRUKTUR RETRIBUSI PERIZINAN BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Langara

Tanggal Penetapan

18 April 2018

Tanggal Pengundangan

18 April 2018

Tanggal Berlaku

18 April 2018

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 137

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 213 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 31 TAHUN 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 137
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	a. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan se bagai kekayaan masyarakat perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dibidang usaha perikanan serta menjaga kelestarian sumberdaya ikan tersebut, maka perlu pengendalian dan pengawasan secara intensif; c. bahwa sumber daya perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh pengusaha perikanan perlu diatur dan dibina sehingga menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah guna kelancaran pembangunan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan; 13. Peraturan Menteri PER. 05 /MEN/ 2009 Pembudidayaan Ikan, Kelautan dan tentang Skala Perikanan Usaha di 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II SUBYEK DAN OBYEK PERIZINAN BAB III PERIZINAN BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI STRUKTUR RETRIBUSI PERIZINAN BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018. 16 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 31 Tahun 2018

Retribusi Izin Usaha Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT