Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Ketenagalistrikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik di daerah tersebut dilakukan secara efektif, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan baik, aman, dan efisien, serta untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keberlanjutan layanan listrik di daerah tersebut.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bulungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

03 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

03 Juni 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.6, TLD NO.5

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bulungan

Bidang

Halaman ini telah diakses 921 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 6 Tahun 2014 ttg Ketenagalistrikan (Salinan).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bulungan No. 1 Tahun 2016 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan

Ketenagalistrikan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6, TLD NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	Listrik merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi primer dan telah menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya untuk mewujudkan kelangsungan pasokan tenaga listrik secara terus menerus sesuai kebutuhan, maka perlu pemanfaatan sumber energi lain secara tepat dan efisien, mewujudkan ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatan sumber energi secara efisien, aman, dan ramah lingkungan perlu melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara teknis sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa “penetapan Peraturan Daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan”. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang , UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No r 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, PP No 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, PP No 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, PP No 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintaan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, PP No 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, PERMENDAGRI No 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah Peraturan ini mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik di daerah tersebut dilakukan secara efektif, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan dilakukan dengan baik, aman, dan efisien, serta untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keberlanjutan layanan listrik di daerah tersebut.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521