Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 44 Tahun 2022

Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan daerah serta menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative pemerintahan umum lainnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Konawe Utara
Nomor
44
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Wanggudu
Tanggal Penetapan
08 Februari 2022
Tanggal Pengundangan
08 Februari 2022
Tanggal Berlaku
08 Februari 2022
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 462
Subjek
ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 333 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. Perbup Kab. Konawe Utara No. 19 Tahun 2023 tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan