Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2011

Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PAJAK DAERAH BAB III PAJAK HOTEL BAB IV PAJAK RESTORAN BAB V PAJAK HIBURAN BAB VI PAJAK REKLAME BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB IX PAJAK PARKIR BAB X PAJAK AIR TANAH BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB XIII PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAB XIV PEMUNGUTAN PAJAK BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX KETENTUAN KHUSUS BAB XX PENYIDIKAN BAB XXI KETENTUAN PIDANA BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pamenang

Tanggal Penetapan

09 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

09 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 2424 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

document(11).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAN RETRIBUSI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377) ; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ; 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah; 20. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/Seri D); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 51); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PAJAK DAERAH BAB III PAJAK HOTEL BAB IV PAJAK RESTORAN BAB V PAJAK HIBURAN BAB VI PAJAK REKLAME BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB IX PAJAK PARKIR BAB X PAJAK AIR TANAH BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET BAB XII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB XIII PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAB XIV PEMUNGUTAN PAJAK BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XVII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIX KETENTUAN KHUSUS BAB XX PENYIDIKAN BAB XXI KETENTUAN PIDANA BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 19 September 1998 Seri A Nomor 2/A ); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 19 September 1998 Seri A Nomor 3/A); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tanggal 19 September 1998 Seri A Nomor 5/A); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Televisi (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 1/A Seri A); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 2/A Seri A); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 3/A Seri A); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pencucian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 4/A Seri A); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pajak Penggunaan Tenaga Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 5/A Seri A) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Burung Sriti di Kabupaten Kediri ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 10 Seri B ); dan 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 Nomor 8 ); 45

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521