Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 27 Tahun 2022

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab III Golongan Retribusi; Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab V Tata Cara Perhitungan Retribusi; Bab VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Bab VII Ketentuan Besarnya Tarif; Bab VIII Wilayah Pungutan; Bab IX Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab X Pengendalian dan Pengawasan; Bab XI Tata Cara Pemungutan; Bab XII Tata Cara Pembayaran; Bab XIII Sanksi Administrasi; Bab XIV Keberatan; Bab XV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Bab XVI Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab XVII Kedaluwarsa Penagihan; Bab XVIII Pembukuan dan Pemeriksaan; Bab XIX Insentif; Bab XX Ketentuan Penyidikan; Bab XXI Ketentuan Pidana; dan Bab XXII Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

19 April 2022

Tanggal Pengundangan

19 April 2022

Tanggal Berlaku

19 April 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor

Subjek

KESEHATAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 262 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 27 TAHUN 2022 - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI - PElayanan kesehatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Umum sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup potensial untuk dipungut adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Muna Barat tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;) 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab III Golongan Retribusi; Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab V Tata Cara Perhitungan Retribusi; Bab VI Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Bab VII Ketentuan Besarnya Tarif; Bab VIII Wilayah Pungutan; Bab IX Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab X Pengendalian dan Pengawasan; Bab XI Tata Cara Pemungutan; Bab XII Tata Cara Pembayaran; Bab XIII Sanksi Administrasi; Bab XIV Keberatan; Bab XV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Bab XVI Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab XVII Kedaluwarsa Penagihan; Bab XVIII Pembukuan dan Pemeriksaan; Bab XIX Insentif; Bab XX Ketentuan Penyidikan; Bab XXI Ketentuan Pidana; dan Bab XXII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2022.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
36

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 27 Tahun 2022

Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT