Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV ASAS PELAYANAN BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB VI KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN KB BAB VII PEMBIAYAAN DAN PELAYANAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

10 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2022

Tanggal Berlaku

10 Januari 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 44

Subjek

KELUARGA BERENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 368 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.44 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana
ABSTRAK:	a. Bahwa untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, sempurna dan paripurna adalah hak setiap warga negara, terutama pada pasangan usia subur di Kabupaten Konawe Selatan; b. Bahwa dalam rangka pemenuhan atas hak tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Selatan sebagai dasar pelaksanaa.nnya; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267l,; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3ll; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O721; 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkemb€rngan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O); 6. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2Of f tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63981; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kafi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2Ol4 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 5559); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 319, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 56f a); 1O. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Kelualrga Berencana Nasional Nomor t562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20ll Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor e27l; 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 235IJP OO5/E3/2OO9 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana; 13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 142 IHK-OIO IBS /2OO9 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; 14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249lPE,RlEl l2ol l tentang Kebijakan Penyediaan AIat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; l5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Penduduk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor L57l; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2OOO tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor S9O/Menkes/SKIVII l2OO9 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah I(abupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2AL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ot9 Nomor 1O); 2O. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2A2l tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 7, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV ASAS PELAYANAN BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB VI KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN KB BAB VII PEMBIAYAAN DAN PELAYANAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022. 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT