Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN BAB III PENGGUNAAN BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

24 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

24 Januari 2022

Tanggal Berlaku

24 Januari 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 5

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 757 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.5 TAHUN 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor l9O/PMK.O7 l2O2l tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5a95); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tatnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentalg Kecamatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632r1; 10. Peraturan Pemerhtah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 1 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dal Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157\; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2l Taltun 2O2O tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.O7 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tai:.un 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tal:'ur. 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor e61l; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.O7 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor i424); 22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146lHUKl2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.I-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode Dal Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL6 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202I-2026 (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202 1 Nomor 15; 27.Perattran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2027 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 16); 28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 47). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN BAB III PENGGUNAAN BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. 19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Pedoman Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT