Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2002

Pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan di Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Subyek dan Obyek Perijinan Bab IV Perijinan Bab V Pencabutan Ijin Bab VI Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab VII Golongan Retribusi Bab VIII Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab IX Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif Bab X Struktur dan Besar Tarif Bab XI Wilayah Pemungutan Bab XII Tata Cara Pemungutan Bab XIII Tata Cara Pembayaran Retribusi Bab XIV Pelaksanaan dan Pengawasan Bab XV Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan di Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

18 November 2002

Tanggal Pengundangan

19 November 2002

Tanggal Berlaku

19 November 2002

Sumber

LD.2002/NOMOR.34

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 239 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Daerah_16_2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ijin dispensasi penggunaan jalan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2002/NOMOR.34

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Ijin Dispensasi Penggunaan Jalan di Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

bahwa semakin meningkatnya arus lalu lintas dengan mobil barang dan bus yang melintasi jalan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya dapat mengakibatkan semakin cepatnya tinqkat kerusakan jalan di Kabupaten; bahwa sehubungan dengan hat tersebut diatas, dibutuhkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan prasarana jalan Kabupaten guna melindungi kepentingan umum, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemberian ljin Dispensasi Penggunaan Jalan Di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2001;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Subyek dan Obyek Perijinan Bab IV Perijinan Bab V Pencabutan Ijin Bab VI Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Bab VII Golongan Retribusi Bab VIII Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab IX Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besar Tarif Bab X Struktur dan Besar Tarif Bab XI Wilayah Pemungutan Bab XII Tata Cara Pemungutan Bab XIII Tata Cara Pembayaran Retribusi Bab XIV Pelaksanaan dan Pengawasan Bab XV Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002.
33 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521