Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Obyek dan Subyek Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Pendaftaran Penduduk Bab VI Pencatatan Sipil Bab VII Dokumen Kependudukan Bab VIII Jangka Waktu Bab IX Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional Bab X SIAK Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

15 Oktober 2009

Tanggal Pengundangan

16 Oktober 2009

Tanggal Berlaku

16 Oktober 2009

Sumber

LD.2009/NOMOR.7

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 201 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Daerah_7_2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

administrasi kependudukan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2009/NOMOR.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali; bahwa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, tertib administrasi kependudukan secara terarah dan terpadu serta untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi dasar rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah perlu peran serta pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Obyek dan Subyek Bab IV Hak dan Kewajiban Bab V Pendaftaran Penduduk Bab VI Pencatatan Sipil Bab VII Dokumen Kependudukan Bab VIII Jangka Waktu Bab IX Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional Bab X SIAK Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XII Sanksi Administratif Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2009.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 dicabut.
50 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521