Peraturan ini mengatur mengenai menjelaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang harus mencakup semua aspek pendapatan dan belanja. Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat