Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2010

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Periode 2015-2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Bab III program dan Kegiatan yang Akan Dibiayai dari Dana Cadangan Bab IV Besaran dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bab V Sumber Dana Cadangan Bab VI Pengelolaan Dana Cadangan Bab VII Tahun Anggaran Pelaksanaan Dana Cadangan Bab VIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Periode 2015-2020

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

23 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2010

Tanggal Berlaku

24 Desember 2010

Sumber

LD.2022/NOMOR.9

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 170 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Daerah_9_2010new.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

dana cadangan - pemilihan bupati dan wakil bupati

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2022/NOMOR.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Semarang Periode 2015-2020

ABSTRAK:

bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945; bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud huruf a diperlukan pendanaan yang relatif besar dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , huruh b, dan huruf c diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang - Undang 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Bab III program dan Kegiatan yang Akan Dibiayai dari Dana Cadangan Bab IV Besaran dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bab V Sumber Dana Cadangan Bab VI Pengelolaan Dana Cadangan Bab VII Tahun Anggaran Pelaksanaan Dana Cadangan Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2010.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521