Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Unsur pengarah; c. Unsur pelaksana. (2) Unsur Pengarah, terdiri dari : a. Ketua Unsur Pengarah; b.Anggota Unsur pengarah. (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari : a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar); b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

03 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2011

Tanggal Berlaku

04 Januari 2011

Sumber

BD.2011/NO.6

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 233 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Bupati_6_2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

sotk-bpbd
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2011/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Semarang dan untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang·Undang Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. bahwa wilayah Kabupaten Semarang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rnemungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan; c. bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun zoos;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun ,2008;Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Unsur pengarah; c. Unsur pelaksana. (2) Unsur Pengarah, terdiri dari : a. Ketua Unsur Pengarah; b.Anggota Unsur pengarah. (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari : a. Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar); b. Sekretariat Unsur Pelaksana; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2011. 11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521