Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013

Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Subyek dan Obyek Penyelenggaraan Bab IV Penyelenggaraan Bab V Perizinan Angkutan Bab VI Kewajiban Bab VII Larangan Bab VIII Pencabutan Izin Bab IX Sanksi Administrasi Bab X Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab XI Pelaksana dan Pengawasan Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

27 Februari 2013

Tanggal Pengundangan

27 Februari 2013

Tanggal Berlaku

27 Februari 2013

Sumber

LD.2013/NOMOR.2

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 206 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Bupati_2_2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin penyelenggaraan angkutan

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2013/NOMOR.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi dan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum maka perlu diatur tentang penyelenggaraannya; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Subyek dan Obyek Penyelenggaraan Bab IV Penyelenggaraan Bab V Perizinan Angkutan Bab VI Kewajiban Bab VII Larangan Bab VIII Pencabutan Izin Bab IX Sanksi Administrasi Bab X Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bab XI Pelaksana dan Pengawasan Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 dicabut.
28 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013

Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT