Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2020

Retribusi Terminal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Pokok BAB II Nama, Obyek dan Subjek Retribusi BAB III Golongan Retribusi BAB IV Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa BAB V Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi BAB VI Struktur dan besarnya Tarif Retribusi BAB VII Wilayah Pemungutan BAB VIII Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran BAB IX Penagihan BAB X Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa BAB XI Masa Rettibusi BAB XII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi BAB XIII Insentif Pemungutan BAB XIV Keberatan BAB XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran BAB XVI Penyidikan BAB XVII Sanksi Administratif BAB XVIII Ketentuan Pidana BAB XIX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Retribusi Terminal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

25 September 2020

Tanggal Pengundangan

25 September 2020

Tanggal Berlaku

25 September 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 287 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.15 TAHUN 2020 RETRIBUSI TERMINAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Terminal
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan begara yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, retribusi daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan tersebut; b. bahwa retribusi terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai prasarana angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan serta merupakan tempat memuat serta menurunkan barang; c. bahwa berdasarkan ketentuan undangan-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1) mengamanatkan pada tingkat daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah berkaitan dengan retribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retibusi Terminal 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatutan Jalan 4. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat 7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemnbentukan Produk Hukum Daerah BAB I Ketentuan Pokok BAB II Nama, Obyek dan Subjek Retribusi BAB III Golongan Retribusi BAB IV Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa BAB V Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi BAB VI Struktur dan besarnya Tarif Retribusi BAB VII Wilayah Pemungutan BAB VIII Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran BAB IX Penagihan BAB X Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa BAB XI Masa Rettibusi BAB XII Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi BAB XIII Insentif Pemungutan BAB XIV Keberatan BAB XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran BAB XVI Penyidikan BAB XVII Sanksi Administratif BAB XVIII Ketentuan Pidana BAB XIX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020. Peraturan Pelaksana akan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2020

Retribusi Terminal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT