Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2020

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum BAB II Nama, Objek, Subjek Pajak BAB III Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak BAB IV Wilayah Pemungutan BAB V Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang BAB VI Pemungutan Pajak BAB VII Tata Cara Pembayaran Pajak BAB VIII Tata Cara Penagihan Pajak BAB IX Keberatan dan Banding BAB X Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif BAB XI Kedaluwarsa BAB XII Pemeriksaan BAB XIII Insentif pemungutan BAB XIV Ketentuan Penyidikan BAB XV Ketentuan Pidana BAB XVI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

25 September 2020

Tanggal Pengundangan

25 September 2020

Tanggal Berlaku

25 September 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 339 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.14 TAHUN 2020 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak mineral
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:	a. bahwa pajak daerha memiliki peranan penting untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kewenangan Kabupaten Muna Barat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatakn pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 2. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 5. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 6. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 7. UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat 8. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Poko dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah BAB I Ketentuan Umum BAB II Nama, Objek, Subjek Pajak BAB III Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak BAB IV Wilayah Pemungutan BAB V Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang BAB VI Pemungutan Pajak BAB VII Tata Cara Pembayaran Pajak BAB VIII Tata Cara Penagihan Pajak BAB IX Keberatan dan Banding BAB X Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif BAB XI Kedaluwarsa BAB XII Pemeriksaan BAB XIII Insentif pemungutan BAB XIV Ketentuan Penyidikan BAB XV Ketentuan Pidana BAB XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020. 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2020

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT