Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab III Golongan Retribusi; Bab IV Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa; Bab V Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab VII Wilayah Pemungutan; Bab VIII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab IX Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Bab X Tata Cara Pemungutan; Bab XI Tata Cara Pembayaran; Bab XII Tata Cara Penagihan; Bab XIII Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Bab XIV Kadaluwarsa Penagihan Retribusi; Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Darluwarsa; Bab XVI Tata Cara Pengajuan Keberatan; Bab XVII Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab XVIII Insentif Pemungut; Bab XIX Ketentuan Penyidikan; Bab XX Ketentuan Sanksi; Bab XXI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

29 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

29 Mei 2020

Tanggal Berlaku

29 Mei 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 267 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.12 TAHUN 2020 PELAYANAN KEPELABUHANAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi - pelayanan kepelabuhan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pe laksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, perlu digali dan diturnbuhkembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menu ju kernandirian daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya sektor retribusi Daerah, dipandang perlu untuk membentuk produk hukum Daerah yang mengatur khusus tentang retribusi pelayanan Kepelabuhanan; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonorni daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam melaksanakan kegiatan pemerin tahan dan pembangunan dibidang perekonomian, perlu ditetapkan retribusi pelayanan Kepelabuhanan; d. bahwa pengaturan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksuclkan untuk menciptakan suatu pelayanan kepelabuhan an yang berhasil guna clan berdaya gun a terhadap pem bangunan masyarakat clan pemerintahan; e. bahwa berdasarkan pe-rtim bangan sebagaimana climaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu membentu k Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. 1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembar Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 4849); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949 ); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Ten tang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan; 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut; 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 901 Tahun 2016 tentang Rencana lnduk Pelabuhan Nasional. Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab III Golongan Retribusi; Bab IV Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa; Bab V Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Bab VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab VII Wilayah Pemungutan; Bab VIII Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab IX Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Bab X Tata Cara Pemungutan; Bab XI Tata Cara Pembayaran; Bab XII Tata Cara Penagihan; Bab XIII Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Bab XIV Kadaluwarsa Penagihan Retribusi; Bab XV Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Darluwarsa; Bab XVI Tata Cara Pengajuan Keberatan; Bab XVII Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab XVIII Insentif Pemungut; Bab XIX Ketentuan Penyidikan; Bab XX Ketentuan Sanksi; Bab XXI Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. 23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2020

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT